Penyelewengan BBM semakin merajalela di wilayah hukum ngresik

Gresik, Praktik pengurasan BBM di sejumlah SPBU oleh para pelaku penyelewengan semakin marak terjadi di Gresik. Diduga, hal ini disebabkan oleh kurangnya tindakan hukum terhadap para pelaku, serta terkesan adanya pembiaran terhadap aksi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Keuntungan besar menjadi alasan bisnis ini dilakukan tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku, yang tampak tidak ditegakkan karena adanya kepentingan pribadi, sehingga para pelaku terlihat kebal terhadap hukum di Indonesia.

Seorang pria bernama PNDK memerintahkan sopirnya untuk menguras BBM jenis solar menggunakan truk Isuzu putih dengan nomor polisi S 8789 RB. Pada Sabtu, 16 Mei 2024 pukul 23:58 WIB, truk tersebut mondar-mandir di SPBU 54.611.26 Benjeng – Gresik. Sopir yang tidak disebut namanya diduga membeli BBM dalam jumlah besar dengan sistem estafet.

Sebuah akun YouTube bernama Wilter Jatim, yang telah ditonton 8000 kali, mengungkapkan bahwa inilah penyebab sering habisnya solar subsidi di Gresik. “Inilah pelaku yang menghabiskan BBM subsidi jenis solar! Siapa pun pemiliknya, baik Pendik maupun Pa ‘at, bawa ke polres karena kejadian seperti ini menghabiskan BBM subsidi untuk rakyat,” katanya.

Saat dimintai untuk membuka isi muatan, sopir yang sedang menelepon bosnya mengaku bahwa kunci gembok box dibawa oleh bosnya. “Tidak ada kuncinya pak, kuncinya dibawa oleh juragan,” jawab sopir yang enggan disebut namanya sambil mencoba merayu untuk mediasi, namun ajakannya ditolak oleh tim media.

Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat yang sedang membeli BBM jenis lain dan menjadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya mengapa praktik pengurasan BBM subsidi ini dibiarkan, seolah-olah aparat penegak hukum enggan menindak tegas para pelaku penyelewengan. “Kenapa Polsek maupun Polres tidak menindak tegas pelakunya sehingga terkesan kebal terhadap hukum?” ujar seorang warga.

Setiap orang yang menyimpan BBM tanpa izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas, dengan ancaman penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga Rp30 miliar. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan juga dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 53 huruf b UU Migas, dengan ancaman penjara maksimal empat tahun dan denda hingga Rp40 miliar. Penyalahgunaan BBM subsidi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Pertamina telah menerapkan sistem pembelian BBM dengan barcode dan rekomendasi dari kepala desa. Namun, penyalahgunaan sistem ini sering terjadi, dimana barcode dan rekomendasi disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk keuntungan besar dengan menjualnya kembali ke industri.

Diharapkan aparat kepolisian setingkat Polres segera menertibkan aksi pengurasan BBM solar di beberapa SPBU di Gresik. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai penegak hukum, serta memastikan distribusi BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(Red)