Izin Tambang dari Jokowi, Partai Golkar: Dorong Kemandirian Ormas Keagamaan
 |
| Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Pemerintah memberikan izin Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan mengelola tambang.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut, Ormas yang mendapat izin perlu memenuhi beberapa persyaratan seperti pengelola tambang lain.
Awalnya, politikus Golkar itu mengatakan, izin Ormas Keagamaan mengelola tambang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.
“Pemberian izin Ormas Keagamaan untuk mengelola tambang menunjukkan bahwa sumber daya alam kita yang kaya ini dapat dikelola siapa saja, termasuk Ormas Keagamaan. Kekayaan alam kita ini memang harus dapat dikelola seluas-luasnya oleh dan untuk rakyat, termasuk oleh organisasi kemasyarakatan yang memang memiliki basis masyarakat,” ujarnya, Senin, 03 Juni 2024.
Meski demikian, kata dia, Ormas yang mengelola tambang perlu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Seperti kemampuan teknologi dan tidak mencemari lingkungan.
“Namun tentu pengelolaan tambang ini harus disertai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, bukan hanya menjadi pemegang konsesi tambang semata. Kompetensi teknologi, kemampuan untuk mengeksplorasi lahan, dan tentu yang paling utama adalah menjaga ekosistem lingkungan agar tidak rusak akibat eksploitasi SDA,” pungkasnya.
Ace sepakat soal izin tambang ini untuk mendorong kemandirian Ormas Keagamaan.
“Tentu dengan adanya hak untuk mengelola tambang ini akan dapat mendorong kemandirian ekonomi Ormas Keagamaan dan mengoptimalkan peran Ormas keagamaan dalam mengelola kekayaan kita,” katanya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan, pertimbangan Ormas Keagamaan diberikan izin untuk mengelola tambang, yakni setiap Ormas mempunyai sayap organisasi yang bisa mengelola bisnis secara profesional.
“Itu kan begini ya, organisasi itu kan punya sayap-sayap organisasi. Organisasi kemasyarakatan termasuk Parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah jadi yang dimaksud dengan perizinan itu, itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya,” kata Siti kepada wartawan, Minggu, 02 Juni 2024.
Siti mengatakan, lebih baik Ormas itu menjalankan bisnis secara profesional dari pada setiap hari mengajukan proposal. (*/red)
