Soroti Polemik Pendidikan di Jakarta, Zaki Iskandar: Bila Perlu Sekolah Swasta Dibuat Gratis
 |
| Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Bakal Calon Gubernur (Bagub) DKI Jakarta dari Partai Golkar, Ahmed Zaki Iskandar memberikan perhatian khusus terhadap berbagai masalah pendidikan di Jakarta.
Salah satu isu yang disoroti Zaki adalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering menimbulkan masalah bagi para orang tua.
“Untuk orang tua yang masih punya anak di SD, SMP, dan SMA, penerimaan murid baru ini menjadi satu momok setiap tahun,” kata Bang Zaki, panggilan akrabnya, melalui keterangan resminya, dikutip Rabu, 03 Juli 2024.
Bang Zaki mengungkapkan, banyak orang tua yang merasa kecewa dengan sistem zonasi PPDB, terutama terkait penghitungan jarak rumah dengan sekolah yang sering menimbulkan kendala.
Bahkan ada orang tua yang membawa alat ukur meteran untuk membuktikan jarak rumah dengan sekolah pilihan.
“Sayangnya, meski jarak sekolah hanya 20 meter, karena beda kecamatan, anaknya tidak diterima,” ungkap pria yang juga pernah menjabat Bupati Tangerang 2013-2023 tersebut.
Selain masalah PPDB, Zaki juga menyoroti kondisi sarana-prasarana sekolah yang tidak memadai untuk menampung seluruh siswa SD, SMP, dan SMA di Jakarta.
Ia mengkritik daya tampung sekolah lanjutan yang semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan.
“Bagaikan piramida. SD bisa menampung 50 ribu siswa, SMP hanya setengahnya, 25-30 ribu. Di SMA, hanya 15 ribu yang diterima. Jadi, 35 ribu anak mau dikemanakan?” katanya.
Sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Zaki juga prihatin dengan tingginya biaya sekolah swasta yang membebani banyak orang tua.
Ia meminta Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco untuk menyelesaikan masalah ini jika terpilih sebagai pimpinan DPRD DKI pada periode mendatang.
“Kemarin saya minta Basri Baco, jika jadi pimpinan DPRD, agar APBD DKI bisa membantu sekolah swasta, memperingan biaya pendidikan anak-anak kita. Kalau perlu, sekolah swasta juga bisa dibuat gratis. Sebab, SILPA sebesar Rp10 triliun cukup untuk itu,” pungkasnya. (*/red)
