Banyak Perempuan Terjerat Pinjol, Puan: Jangan Dibiarkan Terperangkap!
 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Pemerintah diminta untuk segera memperketat aturan mengenai pinjaman online (pinjol). Pasalnya, sudah banyak korban yang terjerat pinjol, khususnya kaum wanita.
Hal itu dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangannya, Senin, 28 April 2025.
“Peningkatan jumlah perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, yang terjebak dalam pinjaman online menunjukkan adanya ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” ujarnya.
“Perempuan adalah agen pembangunan bangsa dan pilar ketahanan keluarga, dan kita tidak bisa membiarkan mereka terperangkap dalam siklus utang yang merugikan,” imbuhnya.
Diketahui, fenomena korban pinjol berlangsung cukup lama. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat selama 2018-2024 telah menerima 1.944 aduan dari korban pinjol di dalam maupun di luar Jabodetabek.
Sebanyak 1.208 atau 62,14 persen korban berjenis kelamin perempuan. Sedangkan sisanya, 734 atau 37,76 persen, berjenis kelamin laki-laki.
Menurut Puan, fenomena tersebut harus segera diatasi. Dia menekankan pentingnya layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan.
“Negara harus memastikan memberikan akses terhadap layanan finansial yang lebih aman dan ramah bagi perempuan. Khususnya bagi perempuan sebagai kepala keluarga yang harus menjadi tulang punggung bagi anggota keluarganya,” tegasnya.
Ketua DPP PDI-P itu juga mendesak pemerintah dan lembaga terkait agar segera memperketat regulasi terhadap pinjol. Selain itu, dia juga mendorong penyediaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih wajar.
“Pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya perempuan, mengenai risiko yang terkait dengan pinjol,” ujarnya.
“Perempuan harus dilindungi dari praktik pinjol yang merugikan,” sambungnya.
Puan juga memastikan DPR akan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan perempuan-perempuan Indonesia. Dia ingin perempuan berperan aktif dasar membangun bangsa.
“Kita ingin perempuan terus berdaya dan berperan aktif dalam membangun keluarga dan bangsa tanpa dibebani utang yang membelenggu,” ucapnya.
“Kami di DPR berkomitmen untuk memperjuangkan peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan industri ini dan memastikan perempuan memiliki akses yang lebih baik untuk kebutuhan finansial mereka tanpa terjebak dalam utang,” tutupnya. (*/red)
