Mendagri Tunggu Data Rumah Rusak Aceh: Jangan Sampai Pemerintah Disalahkan

Rapat Koordinasi Bencana di Aceh Tamiang.

ACEH TAMIANG, SuryaTribun.Com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Kepala Daerah di Aceh percepat mendata rumah rusak akibat bencana. Hal ini berkaitan dengan penyaluran bantuan tunai untuk rumah yang rusak.

Tito menyebut, sejauh ini tercatat 213 ribu rumah rusak akibat bencana di Sumatera. Namun, angka itu masih dinamis karena belum semua data masuk.

"Tapi semuanya adalah data. Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan Kepala Daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinir oleh para Gubernur, tiga Gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah banyak yang sudah masuk dari kabupaten," kata Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Bencana di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis, 01 Januari 2026.

Tito lantas menyoroti Kepala Daerah di Aceh terkait pendataan rumah rusak. Ia meminta Aceh mempercepat proses pendataan rumah terdampak.

"Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya itu pertama kali adalah dari para Bupati dan Walikota," ujarnya.

Tito memahami banyak dokumen yang hilang akibat bencana. Namun, kata dia, pendataan bisa dilakukan melalui kepala kampung atau desa yang lebih mengetahui kondisi di lapangan. Ia memberi contoh di Langkahan, Aceh Utara.

"Di Langkahan itu dikatakan kami tidak punya data-data, semua KTP KK sudah hilang. Oke kita ambil jalan pintas para kepala kampung saja yang bertanggung jawab. Kepala kampung membuat daftar rumah rusak ringan, sedang, rusak berat yang penting betul-betul diyakini itu dan setelah itu diserahkan kepada Bupati, Bupati kemudian dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng-cross check, tanda tangan tiga-tiganya. Nah ini tidak harus menunggu sampai selesai, tapi bergelombang," ujarnya.

Data tersebut bisa disetor ke BNPB dan akan diberikan bantuan tunai secara langsung. Tito menyebut tak masalah jika ada data yang menyusul.

"Silakan data masuk kemudian diserahkan ke BNPB nanti BNPB akan share pada sosial langsung dibayarkan. Sehingga kalau nanti ada lagi ternyata belum termasuk daftar tidak apa-apa, disusulkan lagi," ujarnya.

"Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan, kami sudah hitung dengan pak gubernur dan pak Wagub, 60% itu akan tidak ada di pengungsian," imbuh Tito.

Dia menilai, kecepatan data menjadi kunci dalam penanganan bencana. Di kesempatan tersebut, Tito meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk mendorong kepala daerah di Aceh mempercepat pengumpulan data.

"Saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh Pak Gubernur, Pak Wagub, Bupati-Bupati yang 18 yang terdampak ini secepat mungkin datanya dan kalau tidak ada data KTP-nya, ke kepala kampung saja yang tanda tangan. Namun yang penting dia tahu karena nanti pertanggungjawabannya ke kepala kampung, setelah itu ke para Bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres," ujarnya.

"Data ini sangat penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial bisa mengeksekusi, uangnya sudah ada, problemnya hanya masalah data," imbuhnya. (*/red)