Puan Minta Tingkatkan Keamanan di Lokasi Wisata saat Libur Nataru
 |
| Ketua DPR RI, Puan Maharani. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani meminta Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), demi kenyamanan masyarakat. Mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun nanti.
“Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” kata Puan Maharani, Rabu, 11 Desember 2024.
Seperti diketahui, insiden pohon jatuh di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa lalau, 10 Desember 2024, membuat dua wisatawan asing meninggal dunia. Pohon tumbang di tempat wisata itu juga menyebabkan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.
Video pohon tumbang tersebut viral di media sosial. Dalam video tampak sejumlah wisatawan panik berlarian menghindari pohon tumbang.
Tragedi itu diawali dengan munculnya angin menyerupai puting beliung berskala kecil. Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana tersebut.
“Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan BPBD Bali, terjadi juga bencana di 52 titik di wilayah tersebut pada Senin, 09 Desember 20204, mulai dari bencana pohon tumbang, senderan jebol, hingga angin puting beliung. Beberapa rumah warga rusak akibat bencana-bencana tersebut.
Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bencana banjir, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi pekan lalu.
“Kami meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi,” ujar Puan.
Dia juga menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata. Instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala.
“Peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholder terkait. Pastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif,” pungkasnya.
“Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharan terpadu,” sambungnya.
Puan juga mengingatkan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian.
“Belakangan kita lihat banyak terjadi banjir di jalan tol maupun jalur-jalur transportasi darat. Padahal akses jalan seperti ini akan banyak dilalui masyarakat ketika libur akhir tahun nanti,” ucapnya.
Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan mitigasi berjalan efektif.
“Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail,” terang Puan.
Di sisi lain, Puan meminta BMKG untuk melakukan upaya preventif dalam penanganan cuaca ektrem, baik itu peringatan maupun modifikasi cuaca yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir yang sering melanda wilayah Indonesia akibat intensitas hujan yang tinggi.
“BMKG perlu melakukan peringatan lebih optimal dan modifikasi cuaca yang telah dilakukan bisa lebih dimaksimalkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan Pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Ia menyebut, investasi di bidang ini bukan hanya soal biaya, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia.
“Libatkan juga masyarakat itu sendiri dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan,” imbaunya.
Puan kembali menegaskan komitmen para anggota dewan untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana.
Ia meminta kepada para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya dalam masa reses ini untuk turun ke lapangan mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.
“Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian,” kata Puan.
“Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*/red)
