Soal Hasto Jadi Tersangka KPK, Puan Sebut PDI-P Bakal Patuhi Proses Hukum

Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan patuh terhadap proses hukum yang melibatkan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Demikian dikatakan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani kepada wartawan, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Januari 2025.

“Sebagai warga negara tentu saja mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya,” kata Puan.

Diketahui, status tersangka kepada Hasto diumumkan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku.

KPK menjerat Hasto dengan pasal suap. Dia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sekjen PDI-P itu juga ditetapkan tersangka dengan jeratan Pasal perintangan penyidikan. Hasto diduga menghalangi KPK dalam menangkap Harun Masiku.

KPK dijadwalkan akan memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin, 13 Janauri 2025 mendatang. Hasto pun memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

“Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB dan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya,” kata Hasto kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 09 Januari 2025.

Hasto juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap status tersangka yang menimpanya. Gugatan praperadilan teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pemohon dalam gugatan ini adalah Hasto Kristiyanto. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*/red)