KPK Tahan Satu Tersangka Suap Dana Hibah Pokmas Jatim
![]() |
| Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein saat Jumpa Pers, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026 (kiri). |
JAKARTA, SuryaTribun.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap staf Anggota DPR RI, Anwar Sadad sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono usai diperiksa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
Bagus Wahyudyono merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Tahun Anggaran 2019-2022.
"Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein saat Konferensi Pers, Senin malam.
Taufik mengatakan, penahanan terhadap Bagus Wahyudyono merupakan klaster kedua dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Pokmas di Pemprov Jatim.
Taufik mengatakan, dalam perkara ini bermula saat Staf Sekretariat DPRD Jatim melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD.
Atas pembagian tersebut, Anggota DPR RI Anwar Sadad diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp 291,5 miliar, dengan rincian Rp 48,9 miliar pada 2019, 37,6 miliar pada 2020, Rp 121,3 miliar pada 2021, dan Rp 83,7 miliar pada 2022.
Taufik mengatakan, dari setiap kuota dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ Anwar, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jatim yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD.
Dia mengatakan, Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.
Kemudian, proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.
“Bahwa selanjutnya, BGS selaku staf AS diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS,” ujar dia.
Taufik mengatakan, setelah terjadi kesepakatan, para Korlap yang akan menerima dana hibah ‘jatah’ dari Anwar Sadad selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai 25 persen melalui tiga cara.
Tiga cara tersebut di antaranya, menyerahkan langsung secara tunai kepada Anwar Sadad, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar Sadad, dan diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar Sadad.
“Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, AS menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk AS, sementara BGS mendapatkan jatah lebih kurang senilai Rp1,26 miliar,” jelasnya.
Taufik mengatakan, dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 sampai 30 persen ‘disunat lagi’ oleh para Korlap. Sehingga, dana hibah yang digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 sampai 70 persen dari anggaran awal.
Untuk itu, KPK melakukan penahanan terhadap Bagus untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November 2026 hingga 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Atas perbuatannya, Bagus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Diketahui sebelumnya, KPK memanggil staf Sekwan sekaligus pihak swasta Bagus Wahyudyono pada Senin, 16 November 2026.
'Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, hari ini.
KPK menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis, 02 Oktober 2025.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap STS (Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak) periode 2019-2024).
"Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai Tersangka,” ujar Asep saat Konferensi Pers, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.
Asep mengatakan, empat tersangka penerima yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD).
Kemudian tujuh belas tersangka pemberi hadiah yaitu, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang); Moch. Mahrus (Swasta Probolinggo. Lalu, A. Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra. Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M. Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep); Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung). (*/red)
