SPBU Karang Geneng Lamongan Diduga Melanggar SOP;Pertamina Jatim wajib Tau
Lamongan –SPBU 54.622.18 jl.Sumberwudi Kecamatan Karang Geneng Kabupaten Lamongan Jawa Timur, melayani penjualan kepada masyarakat,khususnya wilayah teritorial maupun masyarakat lain.Rabu 22 Mei 2024. Realitanya Teknis dilapangan,SPBU tersebut tidak sesuai standar penyaluran kepada masyarakat yang tepat sasaran sesuai aturan Pertamina.
Dalam pantauan tim media bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pengangsu mondar-mandir membeli BBM jenis Solar Bersubsidi Bio Solar maupun Pertalite. SPBU terkesan tidak menaati tanpa melihat Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang sudah di realisasikan oleh pemerintah.
Pada sore hari tepatnya hari Selasa (14/05/2024) sekira pukul 16:50 WIB, Tim Investigasi dari beberapa Awak Media mempergoki secara terang-terangan tanpa ada rasa takut sedikitpun, banyaknya pengangsu mengantri dengan membawa tangki dan jeregen, Mobil Pick Up juga ikut mengantri dengan membawa cukup banyak jerigen dan drum. "Diduga BBM subsidi dikuras habis-habisan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,alias bekerjasama dengan operator SPBU.
Mengingat,pertamina sudah mengeluarkan aturan tentang pelarangan pembelian BBM Penugasan jenis Pertalite menggunakan jerigen, drum yang melebihi kapasitas, dan pembelian secara berkali-kali atau secara bolak-balik. Larangan ini ditujukan ke SPBU-SPBU diwilayah Jatim Bali Nusa Tenggara.
Hal itu mengacu pada UU RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Juncto Pasal 55 masalah cipta kerja. Selain itu, sesuai Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak dan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.
Pasal 53 Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampe 58 dan dapat di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak senilai Rp60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah).
Dugaan kongkalikong antara pihak SPBU yaitu operator dan pengangsu otomatis bertentangan dengan UU No 22 tahun 2021 Juncto Pasal 55 masalah cipta kerja. Kios pengecer dilarang melakukan pembelian di SPBU. Jika SPBU kedapatan menjual BBM tersebut, sehingga pembeli diduga melakukan penimbunan atau penyimpanan sampai pendistribusian tanpa izin dapat dipidana dengan Pasal 56 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sudah jelas, bahwa penyalahgunaan angkutan bahan bakar niaga yang seperti ini berpotensi besar menimbulkan kebakaran dan menimbulkan korban jiwa serta merugikan diri sendiri dan masyarakat lainnya.
Berdasarkan uraian tersebut, jika dugaan ada unsur kesengajaan pada pasal diatas terpenuhi, maka pihak SPBU 54.622.18 dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembantuan. Mereka dapat dianggap membantu orang lain melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM yang melanggar hukum.
Apapun alasannya, semua itu tidak dibenarkan karena melanggar UU migas dan tidak sesuai dengan SOP Pertamina.
Sampai saat berita ini diturunkan, Tim Investigasi dari beberapa Awak Media akan terus berkoordinasi kepada pihak Commercial PT Pertamina Jl. Jagir Wonokromo 88 selaku pihak BUMN, BPH Migas, dan Kepolisian Daerah Jawa Timur, untuk mengawal kasus ini agar segera menindak tegas para mafia BBM Penugasan Pertalite tanpa ada surat ijin baik dari kepala desa maupun dinas terkait, dengan hukum yang berlaku supaya ada efek jera dan tidak merugikan masyarakat maupun Negara. (Tim)
