Resmi Terima Kelola Tambang, Ini Pernyataan Lengkap PP Muhammadiyah

Konsolidasi Nasional Muhammadiyah.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Pengurus Pusar (PP) Muhammadiyah menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.

Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, keputusan itu diambil setelah melalui kajian mendalam hingga diwarnai pro-kontra di internal.

“Khusus tentang tambang, kami memang sebagaimana karakter kami, Muhammadiyah, ketika ada tawaran resmi yang tentu ini punya political will yang baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima tapi juga tidak serta merta langsung menolak,” kata Haedar dalam konferensi pers usai Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Minggu, 28 Juli 2024.

Menurut Haedar, pihaknya selalu menerapkan disiplin ilmu dalam setiap pergerakan Muhammadiyah. Pihaknya juga mencermati konteks kehidupan masyarakat di tingkat lokal hingga nasional.

“Karena kami selalu punya prinsip menerima menolak dan melakukan langkah apapun dalam pergerakan Muhammadiyah itu harus berdasarkan oleh ilmu yang diajarkan oleh Islam. Juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang kita popularisasikan, yakni berbasis pada pandangan Islam berkemajuan,” ujarnya.

“Serta juga melihat berbagai konteks kehidupan, di tingkat baik lokal maupun nasional, maka Muhammadiyah selama dua bulan lebih itu memang mengkaji masalah pengelolaan tambang ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Haedar menyebut, kelompok kontra memiliki banyak argumentasi, di antaranya terkait masalah lingkungan dan pengelolaan tambang yang berpotensi menimbulkan masalah. Sementara, pihak yang pro, disebut memiliki argumentasi mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang.

Haedar menegaskan, dalam membuat keputusan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Ia memastikan PP Muhammadiyah terbiasa menghadapi kritik.

“Kita hadapi secara elegan, seksama. Maka kalau kami mengambil langkah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial. Berbagai aspek semua kita himpun. Jadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang dua pandangan itu hidup,” pungkasnya.

Ia menuturkan, keputusan Muhammadiyah satu kesatuan dengan pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh. Bahkan, pihaknya juga membentuk tim yang diketuai Muhadjir Effendy selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Diketahui, PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional Muhammadiyah pada 27-28 Juli 2024 di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Konsolidasi tersebut diikuti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, majelis, lembaga, biro, dan organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh indonesia, rektor perguruan tinggi.

Risalah konsolidasi nasional disertai lampiran pleno PP Muhammadiyah tentang pertambangan dibacakan oleh Sekretaris Umum (Sekkum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Berikut isi lampiran lengkapnya:

Setelah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024 di kantor Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan sebagai berikut

Pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan anggaran dasar pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan"

Anggaran rumah tangga pasal 3 ayat 8 berbunyi "Memajukan perekonomian dan kewirausahaan Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat 8 yang berbunyi memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas"

Anggaran Rumah Tangga Pasal 3 ayat 10 menyebutkan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya dan usahanya, memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.

Kedua pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa sesuai kewenangannya, pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah, antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya. Pada tahun 2017, Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah atau BUMM untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga Persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam. Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki Program Studi Pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan mengembangkan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tmabang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat. Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah. Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha "not for profit" dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan Amal Usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP. (Ketua), Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D. (Sekretaris), dengan anggota Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Prof. Hilman Latief, M.A., Ph.D., Dr. H. Agung Danarto, M.Ag., Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum., Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si., Dr. Arif Budimanta, Dr. M Nurul Yamin M.Si dan M Azrul Tanjung SE M.Si.

Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah. (*/red)