Gegara Kasus Pegawai Komdigi Bekingi Judi Online, Budi Arie Diperiksa Polisi

Mantan Menkomdigi, Budi Arie Setiadi.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Terkait kasus judi online yang dibekingi karyawan-karyawan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Mantan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) – sebelumnya Komunikasi dan Informatika – Budi Arie Setiadi, diperiksa Bareskrim Polri, Kamis, 19 Desember 2024.

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan dilakukan mulai pukul 11.10 WIB sampai dengan pukul 17.13 WIB.

“Ada 18 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik,” kata Ade Safri, dalam keterangan resmi.

Usai diperiksa penyidik, Budi Arie mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan dalam rangka membantu penegak hukum mengusut kasus judi online di lingkungan Komdigi yang pernah ia pimpin.

“Saya sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban membantu Kepolisian dalam membantu penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi,” kata Budi.

Budi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi ini juga mengatakan, sebagai anak bangsa, dirinya merasa wajib untuk memberantas kasus judi online, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap masyarakat.

“Pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sesama anak bangsa. Untuk itu, perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk memberantas judi online ini terutama untuk perlindungan terhadap masyarakat,” kata Ketua Umum Pro Jokowi itu.

Terkait materi dan pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Budi mengatakan hal tersebut bisa ditanyakan langsung ke pihak Penyidik Polri.

“Terkait materi dan isi yang saya berikan hari ini, silakan tanyakan ke penyidik yang berwenang,” ujarnya.

Soal info rumahnya digeledah terkait dengan kasus judi online di lingkungan Komdigi, Budi mengatakan hal tersebut adalah fitnah.

“Enggak ah fitnah itu, pokoknya saya membantu,” tegasnya.

Diketahui, Budi Arie Setiadi dicecar sebanyak 18 pertanyaan oleh penyidik di Bareskrim Polri terkait eks pegawainya yang membenkingi judi online.

"Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 (delapan belas) pertanyaan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Ade Ary menjelaskan, tim yang memeriksa Budi Arie adalah penyidik gabungan dari Subdirektorat (Subdit) III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri.

Ia menjelaskan, sebanyak 26 saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Komdigi ini, termasuk dengan Budi Arie.

“Dengan tambahan pemeriksaan Pak Budi Arie Setiadi hari ini, total 26 orang saksi yang sudah diperiksa di tahap sidik,” kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis, 19 Desember 2024.

Sebelumnya, pegawai Kementerian Komdigi ditetapkan tersangka usai jadi "beking" ribuan situs judi online (judol). Polisi total menangkap 16 tersangka, termasuk di antaranya 12 pegawai Komdigi yang melindungi ribuan situs judi online dengan perkiraan penghasilan mencapai Rp 8,5 miliar per bulannya.

Pegawai Komdigi yang ditangkap terdiri dari pejabat dan staf ahli kementerian, sementara empat tersangka lainnya merupakan warga sipil. Belakangan, jumlah tersangka dalam kasus ini terus bertambah mencapai 26 orang.

Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai penampung uang setoran dari agen hingga memverifikasi website judol agar tidak terblokir.

Padahal, Kementerian Komdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi. Namun, mereka justru memanfaatkan wewenang tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 Ayat (1) huruf t dan huruf z UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. (*/red)