Oknum TNI AL Diduga Tembak Bos Rental Mobil, Menteri HAM Sebut Prosedur Penggunaan Senjata Harus Dievaluasi
 |
| Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Maraknya penggunaan senjata api di tempat publik yang menyebabkan kematian belakangan ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak.
Seperti kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak yang dilakukan anggota TNI dan penembakan juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, terhadap seorang pengacara.
Salah satunya dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai. Dia meminta agar penggunaan senjata api dievaluasi secara menyeluruh.
“Artinya, terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin. Ini harus dievaluasi total, karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” kata Natalius kepada wartawan, Sabtu, 04 Januari 2025.
Natalius menegaskan, penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, harus diikat dengan ketentuan dan aturan yang sangat ketat, termasuk prosedur penggunaannya.
Menurutnya, peristiwa penembakan menjadi bukti adanya aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar, sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total.
“Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” pungkasnya.
Munculnya kasus-kasus penembakan tersebut, kata Natalius, bukan saja menimbulkan ketakutan bagi masyarakat tetapi juga ancaman bagi hak hidup.
Ia kembali menegaskan, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan, menurut Pasal 3 DUHAM, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.
Ia menilai, penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan hak asasi manusia.
“Salah satu aspek penting HAM juga adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” ujarnya. (*/red)
