Soal Dualisme PPP, Menko Yusril Sebut Pemerintah Netral
 |
| Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi), Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah bersikap netral dan tak memihak dalam menyikapi dinamika internal PPP.
Menurutnya, pemerintah akan hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus PPP. Dia memastikan pemerintah akan objektif.
“Pemerintah akan sangat hati-hati dalam mengesahkan susunan pengurus baru Parpol. Pemerintah wajib bersikap objektif dan tidak boleh memihak kepada salah satu kubu yang bertikai dalam dinamika internal partai mana pun,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 September 2025.
Yusril mempersilakan kedua Ketua Umum PPP hasil Muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kementerian Hukum dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.
“Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujarnya.
Menurut Yusril, pemerintah tidak akan mencampuri dinamika internal partai mana pun.
Dia menegaskan, konflik internal partai adalah urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan UU Partai Politik yang berlaku.
“Pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kedua pihak jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal. Sebab, hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” jelasnya.
Yusril juga menegaskan, dalam negara demokrasi, partai politik memainkan peran penting sebagai pilar utama demokrasi.
Dia mengatakan, pemerintah ingin semua partai mandiri dan mampu menyelesaikan dinamika internalnya sendiri, baik melalui musyawarah, mahkamah partai, maupun forum pengadilan.
“Dalam mengesahkan pengurus Parpol, satu-satunya pertimbangan pemerintah adalah pertimbangan hukum. Jika terjadi konflik internal, pemerintah tidak akan mengesahkan susunan pengurus baru, tetapi akan menunggu tercapainya kesepakatan internal partai, putusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.
“Pemerintah tidak boleh menggunakan pertimbangan politik dalam mengesahkan susunan pengurus partai politik mana pun,” imbuhnya.
Diketahui, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah.
Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025, sudah memanas sejak pembukaan.
Pemilihan Ketua Umum yang semestinya dilangsungkan Minggu, 28 September 2025, mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk Periode 2025-2030.
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu, 28 September 2025.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 28 September 2025. (*/red)
