KPK Sita 44 Bidang Tanah dari Tersangka Kasus Pemerasan Izin TKA Kemenaker

Ilustrasi Gedung KPK.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 18 aset berbentuk tanah yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), terkait perkara pemerasan izin TKA di Kemnaker.

Aset itu disita dari tersangka Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.

“Kemarin penyidik melakukan pemeriksaan sekaligus penyitaan 18 aset dalam bentuk bidang tanah yang berlokasi di Karanganyar dari tersangka JS,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Sebelumnya, kata Budi, KPK telah menyita 26 aset tanah. Jadi ada total 44 bidang tanah yang disita dari Jamal di Karanganyar.

“Jadi dalam perkara ini KPK sebelumnya juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah 26 aset bidang tanah, sehingga total ada 44 bidang tanah yang sudah disita, yang berlokasi di Karanganyar,” ujarnya.

Budi mengatakan, aset tersebut diduga dari tindakan pemerasan di kasus ini. Aset itu dikelola Jamal dari tersangka lain di kasus ini, Haryanto (H), selaku Direktur PPTKA tahun 2019-2024.

“Aset-aset yang dilakukan penyitaan terhadap Saudara JS tersebut adalah aset-aset yang diduga yang dikelola oleh Saudara JS dari Saudara H yang juga sebagai salah satu tersangka dalam perkara ini,” ujarnya.

Aset tanah sebanyak itu, kata Budi, merupakan ironi karena diperoleh dari hasil pemerasan. Padahal banyak pekerja yang bekerja keras untuk membeli tanah.

“Di sisi lain banyak para pekerja kita yang pekerja dari pagi hingga sore hari untuk nafkah, menabung sedikit-sedikit untuk membeli aset, membeli tanah, membeli rumah,” kata Budi.

“Di sisi lain ada oknum, ada terduga pelaku korupsi yang dari hasil dugaan tindak pemerasannya kemudian bisa membeli sejumlah tanah sebanyak 44 bidang tanah tersebut,” imbuhnya.

Kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang diusut KPK ini berkaitan dengan pemerasan dalam pengurusan izin penggunaan TKA. KPK menduga kasus ini terjadi selama 2019-2023 dengan bukti uang yang terkumpul Rp 53 miliar.

Total ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menduga sejumlah pejabat di Kemnaker yang memeras para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Ada delapan orang tersangka dalam kasus ini, yaitu:

1. Gatot Widiartono, Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025.

2. Putri Citra Wahyoe, Petugas Hotline RPTKA periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2024-2025.

3. Jamal Shodiqin, Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025.

4. Alfa Eshad, Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025.

5. Suhartono, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023.

6. Haryanto, Direktur PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025 dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.

7. Wisnu Pramono, Direktur PPTKA tahun 2017-2019.

8. Devi Angraeni, Direktur PPTKA tahun 2024-2025.

(*/red)