7.000 PMI Asal Jatim Masih di Timur Tengah, BP3MI Siapkan Skenario Evakuasi
 |
| Ilustrasi evakuasi Pekerja Migran Indonesia. |
SURABAYA, SuryaTribun.Com – Memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan Timur Tengah. Termasuk ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur (Jatim) yang bekerja di wilayah tersebut.
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jatim mencatat, ada sekitar 7.000 PMI asal Jatim yang berada di negara-negara Timur Tengah dalam lima tahun terakhir.
Kepala BP3MI Jatim, Gimbar Ombai Helawarnana mengatakan, data tersebut berasal dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
“Mayoritas Arab Saudi hingga mencapai angka 3.994 PMI,” ujar Gimbar kepada wartawan, Sabtu, 07 Maret 2026.
Gimbar menyebut, tidak ada penempatan PMI legal asal Jatim di kedua negara yang tengah berkonflik, yakni Iran dan Israel.
“Jika spesifik bicara negara-negara di atas terbilang penempatannya jarang, tidak tercatat penempatan ke negara Israel maupun Iran sebagai PMI legal selama lima tahun terakhir, untuk Lebanon sebanyak satu PMI, dan Yordania sebanyak 13 PMI,” ujarnya.
Menurutnya, data yang dimiliki BP3MI hanya mencatat pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi.
Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak memiliki data terkait PMI yang bekerja secara ilegal di luar negeri.
Dari catatan BP3MI, angka terbesar PMI asal Jatim berada di Arab Saudi dengan 3.994 PMI dalam lima tahun terakhir. Kemudian Turki tercatat menampung 958 PMI asal Jatim, dan Qatar berada di posisi berikutnya dengan 638 PMI.
Di tengah situasi geopolitik yang memanas, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan komunikasi dengan PMI tetap berjalan. Salah satunya melalui layanan hotline yang bisa diakses pekerja migran dari luar negeri selama 24 jam.
“KP2MI sendiri memiliki hotline 24 jam yang dapat dihubungi PMI yang berada di luar negeri melalui nomor 6221 2924 4800 dan kami melayani penerimaan pengaduan baik dari PMI legal maupun ilegal,” tutur Gimbar.
Selain itu, kata dia. pemerintah juga membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan situasi geopolitik yang berpotensi berdampak pada keselamatan PMI.
“Dalam hal terjadi situasi infrastruktur terganggu, KP2MI melalui Dirjen Pelindungan membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik dengan tujuan untuk melakukan pendataan PMI secara real-time dengan tujuan memonitor dan memberikan pelindungan bagi PMI,” jelasnya.
Jika konflik di kawasan tersebut semakin meluas, kata Gimbar, pemerintah akan menyiapkan berbagai skenario termasuk kemungkinan evakuasi PMI dari negara terdampak.
“KP2MI telah menyiapkan berbagai skenario dan kemungkinan yang dapat terjadi, mengingat konflik yang masih dapat mengalami esklasi, termasuk dalam hal evakuasi Pekerja Migran Indonesia,” ucapnya.
Dia menegaskan, BP3MI Jatim siap menerima pemulangan PMI jika terjadi.
“Sebagai Balai layanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di wilayah Jatim yang merupakan kantong dengan angka penempatan tertinggi, kami tentunya siap menerima repatriasi dan juga memfasilitasi kepulangan sampai daerah asal saat ketibaan PMI di Bandara Juanda,” kata Gimbar.
Apabila PMI pulang dalam keadaan mengalami gangguan dalam hal kesehatan fisik maupun psikologis, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan rehabilitasi.
“Mengingat pasti PMI dalam keadaan tertekan dan terpukul akan keberadaan mereka di negara yang sedang berkonflik,” pungkasnya. (*/red)
