Dewan Pers Sebut 50 Wartawan Dilaporkan Pidana Terkait UU ITE dan KUHP
 |
| Gedung Dewan Pers. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com - Dewan Pers meminta wartawan untuk berhati-hati terhadap berbagai persoalan hukum pers.
Khususnya terkait pembuatan berita, pemuatan konten berita di media sosial pribadi serta wawancara narasumber yang bisa memicu wartawan dilaporkan atas tindak pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan dalam Konferensi Pers Penyampaian Kinerja Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Abdul Manan meminta agar wartawan berhati-hati dalam segi pembuatan berita.
Sebab, kata dia, berdasarkan catatan Dewan Pers dalam periode Januari hingga Juli 2026 terdapat sekitar 50 wartawan yang dilaporkan secara pidana dalam UU ITE dan KUHP.
Jumlah tersebut dilihat dari 60 layanan Ahli Pers yang disediakan oleh Dewan Pers dalam mendampingi kasus laporan pidana yang menjerat wartawan.
Dimana, dari jumlah tersebut, 27 di antaranya menangani kasus dengan jeratan UU ITE, dan 24 lainnya adalah KUHP serta beberapa di antaranya juga terkait KUHP Perdata dan kasus penghalang-halangan Undang-Undang Pers.
"Saya kira ini warning juga buat kita semua bahwa lebih berhati-hati dalam membuat berita karena sebelumnya kita punya jerat yang bernama Undang-Undang ITE, sekarang ada KUHP. Ini kasusnya cukup banyak. Artinya, dengan ada 27 layanan ahli untuk Undang-Undang ITE dan 24 KUHP, kan berarti setidaknya ada 50-an wartawan yang dilaporkan secara pidana dalam Undang-Undang ITE dan KUHP,” ujar Abdul Manan.
"Kita juga tahu, Undang-Undang ITE yang masih dipakai itu kan terkait 27A, KUHP 433, semuanya tentang pencemaran nama baik. Jadi lebih berhati-hatilah ke depan,” imbuhnya.
Ia juga meminta agar wartawan berhati-hati saat akan mengunggah konten di media sosial.
Hal tersebut dikarenakan jumlah pemidanaan terhadap wartawan terkait unggahan konten di media sosial cukup tinggi bahkan jumlahnya hampir berimbang dengan jumlah kasus pemidanaan akibat konten di media online.
“Itu artinya teman-teman harus lebih berhati hati terutama wartawan, berhati-hati untuk posting di media sosial,” ujarnya.
"Karena tentu saja teman-teman tahu bahwa postingan wartawan di media sosial yang bukan medsos milik perusahaan, bukan akun resmi perusahaan, itu berpotensi untuk dipidanakan. Jadi kalau posting di akun pribadi lebih berhati-hati karena dia tidak mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Pers,” tambah dia.
Dia juga meminta para wartawan untuk berhati-hati dalam mengelola atau memperlakukan informasi yang didapat dari narasumber.
Hal itu disampaikan mengingat adanya kasus narasumber yang dipidanakan akibat wawancaranya yang dimuat di media.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara detail terkait kasus tersebut.
"Kasus lainnya yang saya kira juga menarik dan ini juga warning buat kita adalah wartawan ketika mewawancarai narasumber, ketika menulis berita, berhati-hati memperlakukan informasi dari narasumber. Ya saya kira sesuai prinsip, wartawan harus selalu skeptis, berusaha tidak boleh menelan mentah-mentah apa yang disampaikan narasumber," ujarnya.
"Karena itu akan bisa berakibat kepada wartawan karena pencemaran nama baik, tapi bisa juga kepada narasumbernya pencemaran nama baik,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa bercermin dari kasus tersebut, kesalahan pengolahan informasi dari narasumber yang dimuat dalam berita bukan hanya berdampak kepada wartawan itu sendiri melainkan juga kepada narasumber.
Menurutnya, kondisi tersebut nantinya akan membuat efek berkelanjutan dimana tidak ada lagi pihak yang ingin menjadi narasumber media.
"Saya kira ini juga reminder buat teman-teman wartawan untuk lebih berhati-hati karena kalau kita teman-teman salah, bukan hanya teman-teman yang bisa jadi korban pemidanaan, tapi juga narasumbernya,” ujarnya.
“Pemidanaan terhadap narasumber kan punya chilling effect. Bisa membuat orang takut jadi narasumber media dan saya kira kita bisa bayangkan apa dampaknya kalau tidak ada narasumber yang berani bicara,” pungkasnya. (*/red)
