Usut Dugaan Kasus Suap Dana Hibah, KPK Panggil Mantan Ketua DPRD Jatim
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Dalam upaya mengusut dugaan suap kasus pengurusan dana hibah di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.
“Hari ini, Rabu, 06 November 2024, kami menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021 - 2022,” kata Anggota Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Rabu, 06 November 2024.
Budi mengatakan, pemeriksaan dijadwalkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK belum memerinci substansi pemeriksaan kepada Kusnadi.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama KND Ketua DPRD Provinsi Jatim Periode 2019 - 2024,” ucapnya.
Tim penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dari Kusnadi di Jatim. Sejumlah barang bukti ditemukan penyidik.
“Geledah di Jatim terkait dengan apa benar geledah itu dilakukan di rumah saudara yang disita, uang, mobil, dan lain-lain, betul,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK saat ditanya kebenaran rumah yang digeledah merupakan milik mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, Kamis (3/10).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Para tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi. KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara. (*/red)
