Luruskan Isu Pengampunan Bagi Koruptor, Prabowo: Bukan Saya Maafkan Koruptor!
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Presiden Prabowo Subianto mengklarifikasi pernyataan sebelumnya yang menyatakan bakal memberi pengampunan bagi koruptor bila mengembalikan hasil curiannya ke negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri acara perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, 28 Desember 2024.
“Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka,” ujar Prabowo.
Menurutnya, para koruptor harus menyadari akan perbuatannya yang telah merugikan negara.
Karena itu, dia berharap pelaku korupsi itu bisa bertobat atas tindakannya tersebut.
Prabowo mengatakan, perbuatan tobat itu sesuai anjuran Agama.
“Sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah,” ujarnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tetap meminta kepada para koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya ke negara.
“Bertobat, tapi kembalikan dong yang kau curi, enak saja,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, perbuatan koruptor itu berdampak terhadap nasib rakyat. Ia pun mewanti-wanti kepada koruptor untuk mengembalikan hasil curiannya itu sebelum aparat keamanan melakukan penindakan.
Diketahui sebelumnya, Prabowo menyampaikan gagasan soal pengampunan koruptor. Hal itu disampaikan Prabowo saat kunjungan kerja ke Mesir pada pertengahan Desember lalu.
Di hadapan para mahasiswa Indonesia yang studi di Kairo, Mesir, Prabowo menyatakan bakal memberikan kesempatan kepada koruptor untuk bertobat.
“Saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Akan tetapi, kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya,” kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, gagasan Prabowo memaafkan koruptor yang mengembalikan kerugian negara bertentangan dengan hukum.
Dia mengatakan, selaku presiden, Prabowo harus lebih berhati-hati lagi dalam membuat pernyataan.
“Menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh (koruptor dimaafkan) karena bertentangan dengan Pasal 55 KUHP,” kata Mahfud kepada wartawan, Sabtu, 21 Desember 2024.
Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, maksud dari pernyataan Prabowo yang akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi.
Menurutnya, pernyataan Presiden itu sebagai salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).
“Apa yang dikemukakan Presiden itu sejalan dengan pengaturan UN Convention Against Corruption (UNCAC) yang sudah kita ratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Sebenarnya setahun sejak ratifikasi,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis, 19 Desember 2024. (*/red)
