Sidang Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur, Ahli Pidana Sebut Hakim Harus Menolak Bertemu Pengacara

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho menyatakan, seorang hakim semestinya menolak menemui pengacara.

Hal itu disampaikan Hibnu ketika dihadirkan sebagai ahli oleh Jaksa dalam sidang dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.

Dalam sidang itu, awalnya Jaksa memberi ilustrasi apabila terdapat seseorang yang terjerat kasus pidana, lalu pengacaranya melakukan berbagai upaya untuk mengkondisikan pengadilan.

“Dalam hal ini menemui Hakim di sebuah Pengadilan,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025.

Jaksa mengatakan, pertemuan dilakukan di lingkungan kantor hakim tersebut maupun di tempat lain.

Padahal, saat itu perkara pidana pengacara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Tidak hanya menemui, pengacara itu juga mengatur formasi majelis hakim, memberi uang kepada hakim yang telah ditetapkan, hingga akhirnya para hakim menjatuhkan putusan sesuai keinginan pengacara.

“Uang tersebut disampaikan sebelum adanya putusan dibacakan. Mohon izin, jika dikaitkan dengan delik suap, jika dikaitkan dengan ilustrasi tersebut. Mohon izin ahli,” ujar Jaksa.

Mendengar itu, Hibnu menjelaskan, menjadi Hakim merupakan profesi yang membuat seseorang nyaris kehilangan sisi sosialnya. Sebab, kata dia, mereka tidak diperbolehkan menemui seseorang, terlebih penasihat hukum, demi menjaga independensi Hakim.

“Oleh karena itu, dalam pertemuan-pertemuan itu, idealnya tidak dilakukan, menolak, karena posisinya. Apalagi berhubungan dengan suatu perkara, oleh karena ini jadi problem,” jelasnya.

Sementara itu, rangkaian perbuatan pengacara menemui hingga memberikan hakim uang sebelum menjatuhkan putusan sudah mewujudkan "kehendak" untuk mengkondisikan putusan.

Terlebih, kata Hibnu, pengacara memberikan uangnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

“Ini akan menguatkan sekali. Sebelum. Kalau sebelum itu sudah masuk kualifikasi suap tadi,” ujarnya.

Diketahui, dalam perkara itu, tiga hakim PN Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur dengan uang senilai Rp 4,6 miliar.

Suap diberikan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Sumber uang itu diduga berasal dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja. Suap diberikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) dari dakwaan Jaksa. Ronald Tannur pun melenggang keluar dari penjara. (*/red)