Soal Kasus Pengusaha Tahan Ijazah Karyawan, Ini Perintah Tegas Gubernur Khofifah

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA, SuryaTribun.Com – Dalam merespons kasus dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan di Kota Surabaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) pun mengambil langkah konkret.

Di tengah proses hukum yang berjalan, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, negara harus hadir memberikan solusi nyata bagi para pekerja yang dirugikan.

Salah satu solusi yang ditawarkan, kata Khofifah, adalah penerbitan ulang ijazah bagi para pekerja yang terdampak, khususnya untuk lulusan SMA/SMK yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.

“Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silakan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Khofifah dalam keterangannya, Minggu, 20 April 2025.

Menurut Khofifah, pihaknya telah bertemu langsung dengan pemilik UD Sentoso Seal, perusahaan yang diduga menahan ijazah pekerja.

Dalam pertemuan itu, pemilik perusahaan berdalih tidak mengetahui adanya penahanan ijazah karena proses rekrutmen dikelola sepenuhnya oleh HRD, yang disebut telah mengundurkan diri.

“Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya, dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana,” nya.

“Oleh sebab itu, kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan,” imbuhnya.

Khofifah juga mengingatkan, praktik penahanan ijazah melanggar Perda Provinsi Jatim Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, yang secara tegas melarang pengusaha menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan kerja.

Pelanggaran terhadap aturan itu bisa dikenai sanksi pidana kurungan hingga 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Selain soal penahanan ijazah, perusahaan UD Sentoso Sealjuga terancam sanksi administratif lainnya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya juga menemukan perusahaan tersebut tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) sebagaimana diatur dalam regulasi Kementerian Perdagangan.

“Hasil penelusuran perangkat daerah terkait Pemkot Surabaya menyatakan bahwa CV Sentoso Seal tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang di Margomulyo. Padahal, TDG ini wajib dimiliki sesuai ketentuan Kementerian Perdagangan (Kemendag),” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser.

Pemkot berencana berkonsultasi dengan Kemendag untuk memastikan pihak yang berwenang melakukan penutupan gudang yang berada di kawasan Margomulyo tersebut.

“Kami ingin memastikan, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menutup gudang tersebut. Apakah dari pihak kementerian, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota,” jelasnya.

Dari hasil pendataan, perusahaan itu tercatat hanya memiliki Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) tahun 2012 dan IMB tahun 2013. Sementara Nomor Induk Berusaha (NIB) dan TDG tidak ditemukan dalam sistem OSS.

Padahal, menurut Permendag No. 90/M-DAG/PER/12/2014, setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG yang harus diperbarui setiap lima tahun sekali. Bila tidak, maka dapat dikenai sanksi berupa penutupan atau denda.

“Apabila melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2), maka pemilik gudang dapat dikenai sanksi berupa penutupan gudang atau denda, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Fikser. (*/red)