Transporrtir PT.KEI Diduga Bermuatan Solar Bojonegoro Kirim Pabrik UD.Makmur Abadi Jatiirejo:Ketua Umum LSM Gemica Angkat Bicara
Mojokerto | Maraknya kejahatan tindak Pidana Migas, berdampak ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, seperti halnya kasus Korupsi BBM Solar Baru Baru ini, Kini di temukan Media dan Lembaga Suwdaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) geram dan ambil tindakan tegas, Bahwa Sebuah Truk Tangki 8000 Liter PT. KEI mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar ke Pabrik UD di Wilayah Hukum Polsek Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Polda Jatim. Selasa 20 Mei 2025.
Dalam penyikapan Dugaan Kejahatan Bahan Bakar Minyak (BBM) diduga barang ilegal, salah satu Supir mengaku ini milik Bapak Nyoman dan penanggung Jawab Bapak Irwan, jelasnya.
Sementara itu Pemilik atau Penanggung Jawab Truk Tangki 8000 Liter PT. KEI mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) minta kerjasama. Hingga tidak ada kabar.
Lembaga Suwdaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) bakal terus melakukan perkembangan dan bekerjasama dengan Aparat Penegak hukum (APH) Kepolisian Polres Mojokerto, Polda Jatim. Bebernya.
Pasalnya Dugaan Kasus Kejahatan Penggunaan tangki BBM tanpa izin usaha pengangkutan merupakan tindakan ilegal yang diancam oleh undang-undang. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penjelasan Lebih Lanjut : Undang-Undang No. 22 Tahun 2001: Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, termasuk pengangkutan dan penyimpanan BBM. Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha yang sah merupakan pelanggaran hukum.
Pasal 53 huruf b: Pasal ini secara khusus menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan akan dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang perbuatan yang dilakukan bersama-sama, termasuk dalam konteks pelanggaran UU Migas.
Penyimpanan BBM tanpa izin : Selain pengangkutan, penyimpanan BBM tanpa izin usaha penyimpanan juga diatur dalam UU Migas dan memiliki sanksi pidana yang serupa.
Sanksi Pidana : Sanksi pidana yang dikenakan bisa berupa penjara dan denda. Besaran denda dapat mencapai puluhan miliar rupiah, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.
Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Suwdaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK) Berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dapat bekerja sama menindak tegas kasus kasus yang merugikan Negara berdampak ke Masyarakat Luas.
