Kasus Korupsi Dana Hibah, Sejumlah Kades di Jatim Diperiksa KPK
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Guna mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) 2019-2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah Kepala Desa (Kades) sebagai saksi.
“Hari ini, Rabu, 23 Juli 2025, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim,” kata Juri Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu, 23 Juli 2025.
Pemeriksaan terhadap para Kades itu dilakukan di Polres Lamongan. Adapun sejumlah saksi yang diperiksa di antaranya:
Mulyono (Kades Menongo)
Moh. Lasmiran (Kades Sukolilo)
Setiawan Hariyadi (Kades Banjargandang)
H. Sulkan (Kades Gedangan)
Moh. Yusuf (Kades Daliwangun)
Suyitno (Swasta)
“KPK mengidentifikasi sejumlah titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan hibah, di antaranya, verifikasi penerima hibah tidak profesional, sehingga masih ditemukan pokmas fiktif dan duplikasi penerima. Tercatat 757 rekening dengan kesamaan identitas (nama, tanda tangan, dan NIK),” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 21 Juli 2025.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengelola dana hibah yang cukup besar, yakni mencapai Rp 12,47 triliun untuk periode 2023-2025, dengan lebih dari 20 ribu lembaga penerima.
Dana itu disalurkan ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
KPK juga menemukan ada pengaturan jatah hibah oleh pimpinan DPRD yang dinilai membuka peluang penyalahgunaan anggaran. Selain itu, dana hibah diduga dipotong oleh Koordinator Lapangan (Korlap) hingga 30 persen.
“Pemotongan dana hibah hingga 30 persen oleh koordinator lapangan, terdiri dari 20 persen untuk 'ijon' kepada anggota DPRD dan 10 persen untuk keuntungan pribadi,” ucapnya.
Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Jatim tahun 2019-2022.
Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
“Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022,” ujar Jubir KPK saat itu, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 12 Juli 2024.
Total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK, terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.
Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara. (*/red)
