Menag Bakal Panggil Seluruh Pimpinan Pesantren Imbas Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Menag Nasaruddin Umar.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Indonesia. 

Kemudian, kata dia, pihaknya akan memanggil Pimpinan Ponpes tersebut.

Hal itu dilakukan imbas insiden ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).

“Ya kita mulai pendataan dulu. Pendataan dulu, baru setelah ada pendataan, baru kita panggil pimpinan-pimpinan pondok,” kata Nasaruddin kepada wartawan, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa, 07 Oktober 2025.

Menurut Nasaruddin, pihaknya akan turun tangan langsung untuk mengecek Ponpes-ponpes.

“Saya mulai nanti sekarang sudah mau jalan, Kalimantan, ke Sulawesi, saya sendiri yang turun tangan Insya Allah,” ujarnya.

Nasaruddin juga meminta agar Ponpes memperhatikan standar laik bangunan.

Dia juga akan meminta tolong kepada pemerintah setempat sebagai pihak yang mengeluarkan izin.

“Iya, secara komprehensif. Kita sudah hubungi pemerintah setempat untuk membantu kita, kan mereka juga mengeluarkan izin segala macam,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebut, hingga saat ini baru 50 Ponpes yang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hal itu terkait dengan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jatim, yang ambruk beberapa waktu lalu. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 2024/2025 terdapat 42.433 Ponpes yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, mayoritas Ponpes berada di Pulau Jawa.

“Kalau itu harusnya kan semua pesantren ada izin, dulu Izin Mendirikan Bangunan saat ini namanya berganti PBG. Nah, itu PBG kewenangannya tidak di Pemda, kita koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenag. Karena Ponpes di bawah Kemenag,” kata Dody, Minggu, 05 Oktober 2025.

Terkait bangunan di Ponpes Al Khoziny, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

“Tapi, sekarang kan fokusnya masih tanggap darurat di sana. Kalau sudah selesai, kita akan duduk bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk mensosialisasikan kepada pemda dan seluruh Ponpes perlunya PBG, harus sertifikasi laik bangunan,” jelasnya.

Saat ini, kata Dody, sangat sedikit Ponpes se-Indonesia yang memiliki PBG.

“Karena di seluruh Indonesia hanya 50 Ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum,” pungkasnya. (*/red)