Polsek Tarogong Kaler Diduga Mandul dalam Memberantas Predaran Obat Daftar G
KABUPATEN GARUT, SuryaTribun.Com – Usai pemberitaan di salah satu media online berjudul "Respon Cepat Polsek Tarogong Kaler di Apresiasi Masyarakat", penjual obat daftar di Jl. Letjen Ibrah Adji, Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), ternyata masih berjualan bebas.
Informasi ini mencuat dari seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
"Iya benar, rumah warga yang dijadikan transaksi obat terlarang ramai lagi pembelinya,” ujarnya singkat,
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan awak media.
Di tempat terpisah, seseorang inisial F saat dikonfirmasi mengatakan, tempat tersebut memang benar kembali menjual obat terlarang Golongan G jenis Hexymer dan Tramadol yang diduga tanpa resep dokter.
“Dengan adanya tempat eksekusi, peredaran obat-obatan terlarang yang setiap harinya terlihat jelas banyak anak-anak dan para remaja usia di bawah umur, dikhawatirkan obat yang telah dikonsumsi akan berdampak buruk,” ujarnya.
Warga berharap, pihak Kepolisian, khususnya Satresnarkoba Polres Garut bertindak tegas atas keberadaan tempat yang menjual obat terlarang jenis Tramadol dan Hexhymer.
“Kami sebagai masyarakat merasa resah dan takut atas bebasnya penjualan obat-obatan yang ada di wilayah kami,” ujar warga setempat.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terkait peredaran obat-obatan terlarang.
Penjualan obat-obatan terlarang secara bebas dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
“Kalau seperti ini terus, bagaimana masyarakat mau percaya pada penegakan hukum? jualan seenaknya,” kata warga sekitar kepada wartawan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepolisian mengenai kelanjutan penindakan terhadap warung tersebut.
Publik berharap, aparat tidak tinggal diam melihat pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan dan segera menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa pandang bulu.
Penjualan obat keras tanpa izin tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat luas, terutama generasi muda yang kerap menjadi sasaran pasar gelap tersebut.
Diketahui, sesuai dengan UU Kesehatan, pelaku bisa dijerat dengan Pasal 196 Juncto Pasal (98) ayat 2 dan 3 dan atau Pasal 197 juncto Pasal 106 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. (*/red)
