Mendagri Sebut Sejumlah Menteri Setuju Kebijakan WFH Satu Hari, Tunggu Arahan Prabowo
 |
| Mendagri Tito Karnavian. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com - Soal wacana Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan itu tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja," kata Tito kepada wartawan, di Istana, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.
Menurutnya, para Menteri terkait sudah melakukan rapat pematangan mengenai kebijakan tersebut pada Selasa, 24 Maret 2026.
Tito juga mengaku tidak masalah jika ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda) WFH satu hari dalam sepekan.
Ia menyebut, pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkan sistem kerja serupa saat pandemi Covid-19.
"Kemendagri itu 25 persen WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," ujarnya.
Dia juga akan memberikan penjelasan kepada Kepala Daerah terkait kebijakan WFH tersebut.
"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergency, rumah sakit, kebersihan, harus tetap jalan," ujarnya.
Namun demikian, Tito enggan membocorkan lebih jauh perihal kebijakan WFH satu hari tersebut, termasuk hari apa yang akan dipilih.
WFH Hanya untuk Sektor Tertentu
Pemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan tersebut berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
"Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Sabtu, 21 Maret 2026.
Menurutnya, kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan.
“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan, rencana tersebut merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” ujarnya. (*/red)
