PDI-P Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu untuk Persiapan 2029

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira.

JAKARTA, SuryaTribun.Com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membentuk tim evaluasi Undang-Undang (UU) Pemilu dan persiapan menuju Pemilu 2029. 

Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira mengatakan, revisi UU tentang Pemilu sudah dibahas di DPR. 

"Di PDI-P kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi apa, menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029," ujar Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Sabtu, 30 Mei 2026.

Andreas mengaku mendengar informasi bahwa revisi UU tentang Pemilu ini akan dialihkan ke pemerintah. 

"Dan ya itu di Komisi II tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima mengatakan, hingga kini DPR masih menjadi pengusul revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu. 

Ia mengatakan RUU Pemilu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun ini. 

"Sampai hari ini DPR RI, sampai hari ini di dalam Prolegnas ya, bahwa RUU Pemilu entah itu RUU Pemilu, Pilpres ya, dan Pilkada, ataupun kodifikasi menjadi bagian Prolegnas inisiatif DPR," ujar Aria Bima kepada wartawan, Selasa, 12 Mei 2025. 

Aria Bima mengatakan, pihaknya mengikuti keputusan yang telah diambil pada rapat paripurna. 

Ia menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu ini tak mudah lantaran semua pendapat fraksi harus dipadukan dalam satu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

"Sampai hari ini ya (masih usul DPR). Nah, kita ngikutin yang sudah ada sandaran hukumnya, yang sudah ada keputusan paripurna, (pembahasan) di Komisi II. Tentang Panjanya memang tidak mudah karena kita ini kan satu DIM. Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Nggak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain," ujarnya. 

Dia juga mengatakan, penyusunan DIM dari DPR harus satu suara. Beda cerita, lanjutnya, jika RUU Pemilu inisiatif pemerintah maka masing-masing fraksi bisa mengajukan DIM yang berbeda. 

"DIM kita DPR dengan pemerintah. Ini yang salah satu, selain dalam penyusunan draf ya, kita ini harus satu lembaga. Beda kalau itu inisiatif pemerintah, kita bisa DIM fraksi. Ini yang salah satu juga tidak memudahkan kita menyusun draf RUU," ujarnya. 

"Kita ributnya, silang pendapatnya, demokrasinya, kan di penyusunan draf RUU. Kalau sudah RUU kan satu persepsi. Ya ini teman-teman, kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang ndak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini," imbuhnya. 

Ia mencontohkan terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) yang diajukan DPR harus satu suara. 

Namun, kata Aria, sejauh ini masih muncul pandangan yang berbeda dari fraksi di DPR dalam penentuan ambang batas. 

"Yang kedua inisiatif DPR kita dalam satu daftar inventarisasi masalah, misalnya, soal parliamentary threshold. Nantinya harus satu DIM. Mau nol, mau empat, mau lima, mau tujuh, DPR nggak boleh berselisih. Kan gitu. Ada yang tumpuannya, acuannya per komisi ada dua. Ada 13, berarti ada 26 minimal anggota DPR. Ya kan. Berarti itu takarannya empat persen dari 580," tuturnya. 

Dalam pembahasan ambang batas muncul pula usulan dua, tiga partai politik untuk merger pascapileg dalam satu partai. Ketetapan ini berlangsung untuk pemilu berikutnya pada 2034. 

"Misalnya gitu kan karena kurang dari dua (di komisi) nggak efektif. Ada nggak bisa dua, tiga karena tiga kali 13, 39, berarti itu di atas lima, enam persen. Loh, keputusan MK kan nol persen. Ada yang mengusulkan bahwa sebelum pemilu, dua, tiga gabungan partai politik sudah sepakat untuk merger pasca pileg dalam satu partai," ujarnya. 

"Tapi melebur ini, yang lain hilang. Pemilu 2034 mereka nggak boleh lagi tiga partai, tetep satu partai. Ada yang punya formulasi begitu sehingga yang dimaksud tidak ada batasan parliamentary threshold itu ada batas jumlah fraksi minimal, tapi gabungan. Seperti tadi, bisa tiga kursi per komisi dari 39. Yang kayak gini-gini ini kan kita ramainya di draf RUU dan badan keahlian," imbuhnya. 

Ia menyebut, Komisi II DPR RI terus menerima aspirasi dari sejumlah pihak terkait penyusunan RUU Pemilu. 

Komisi II DPR akan melibatkan pakar, akademisi, lembaga swadaya masyarakat untuk membahas draf RUU Pemilu dengan baik. 

"Termasuk pileg DPRD dan Pilkada. Ini yang menurut saya hari ini kita tadi sepakat mengundang pakar-pakar dari kampus dan tetep NGO, kita ambil senior setingkat Pak Ramlan Subakti dan temen-temen dari Muhammadiyah untuk periode ini in-depth. Syukur-syukur sudah ada peningkatan-peningkatan kualitatif di dalam kita menyusun bersama badan keahlian untuk draf RUU-nya," pungkasnya. (*/red)