Lima WNI Ditembak Aparat Malaysia, Kemenlu Akan Kirim Nota Diplomatik
 |
| Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penyelidikan atas insiden penembakan yang menimpa lima Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
Demikian disampaikan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemenlu RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Minggu, 26 Januari 2025
“KBRI akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force,” ujar Judha Nugraha.
Melalui nota diplomatik yang disampaikan, kata dia, KBRI meminta agar Pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh petugas patroli Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
“Kami juga telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban yang saat ini dirawat di rumah sakit,” ujarnya.
Judha juga menyampaikan, insiden penembakan tersebut dilakukan oleh APMM terjadi pada 24 Januari 2025.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM), kami mendapatkan konfirmasi bahwa penembakan terjadi terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal,” ujarnya.
“Penembakan dilakukan dengan alasan bahwa WNI tersebut melakukan perlawanan,” imbuhnya.
Insiden itu menyebabkan satu WNI meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. Saat ini, data para korban masih terus didalami oleh pihak KBRI dan otoritas Malaysia.
Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur menegaskan akan terus memantau penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysia. Pihaknya juga berkomitmen memberikan bantuan kekonsuleran kepada para korban, termasuk pendampingan kepada keluarga korban meninggal dunia.
“Kami berupaya memastikan bahwa hak-hak WNI terlindungi dan proses investigasi dilakukan secara adil, transparan, serta bertanggung jawab,” pungkasnya. (*/red)
