DPRD Kota Mojokerto Sebut Pembangunan Taman Bahari Mojopahit Tidak Sesuai Perencanaan
MOJOKERTO, SuryaTribun.Com – DPRD Kota Mojokerto menyebut, pelaksanaan pekerjaan proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) tidak sesuai perencanaan awal.
Pernyataan tersebut diungkapkan anggota DPRD Kota Mojokerto, Sunarto.
Menurutnya, sejak awal pembangunan TBM, dewan telah menjalankan fungsi pengawasan.
Bahkan, kata dia, beberapa kali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu.
Termasuk, sempat berkoordinasi juga dengan Kemenparekraf RI.
“Karena pelaksanaannya dulu kan bermasalah, tidak sesuai dengan proposal yang diajukan,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Itok, sapaan akrab Sunarto, pada pembangunan tahap awal pada 2023, pekerjaan dengan kontrak mencapai Rp 15,7 miliar sempat dilakukan revisi.
Sebab, kata dia, pengerjaannya tak sesuai dengan desain perencanaan.
“(Pekerjaan) dengan gambarnya tidak sama, makanya bolak-balik diubah,” pungkasnya.
Terkait kelengkapan legalitas di proyek TBM, politisi PDI-P itu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pimpinan Dewan guna menelusuri ke Disporapar Kota Mojokerto.
Sebab, kata dia, dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, apalagi yang dinaungi oleh pemerintah daerah.
“Ada atau tidak PBG-nya, nanti akan kami koordinasikan dengan pimpinan,” ujar mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto itu.
Hal sendada disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Wahju Nur Hidayat.
“Tempo hari kami (Komisi II) sudah minta untuk diperbaiki agar tidak timbul genangan. Tapi kondisinya sekarang kok seperti tambah parah,” ujarnya.
Karena, kata dia, pada akhir 2024 lalu, area TBM sempat mengalami banjir yang juga menggenang di empat kelurahan di Kota Mojokerto.
Terlepas dari itu, anggota dewan dua periode itu juga mempertanyakan terkait perencanaannya terhadap risiko bencana.
"Nggak tahu apakah faktor debit hujan yang terlalu tinggi atau bagaimana, tapi yang jelas kok bisa terkena banjir,” pungkasnya.
Wahju juga menyoroti terkait TBM yang belum termanfaatkan hingga kini. Padahal, eksekutif telah menggelontorkan anggaran hingga puluhan miliar untuk pembangunan bertahap pada 2023 dan 2024.
“Karena sudah menggunakan anggaran, kami juga mendorong agar itu (TBM) segera bisa dimanfaatkan,” ucapnya. (*/red)