Kasus Korupsi Kuota Haji, Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK
 |
| Gedung KPK. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Anggota DPRD Mojokerto, Rufis Bahrudin telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Dia mengaku dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik KPK terkait kasus kuota haji.
“Ya sedikit saja. Ya 19 (pertanyaan) saja,” ujar Rufis kepada wartawan.
Namun, ia tak membeberkan detail pertanyaan yang ditujukan padanya.
Ia mengaku, tidak ada pembahasan atau pertanyaan mengenai aliran uang dari kasus tersebut.
Diketahui, Rufis dipanggil sebagai Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International.
Terkait penentuan kuota haji, kata dia, hal itu diberikan Kementerian Agama (Kemenag) sesuai peraturan perundang-undangan kepada travel miliknya.
“Sesuai aturan di Undang-undang,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, KPK memeriksa dua orang sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.
Mereka yang diperiksa adalah Wakil Manager dan Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International.
“Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama sebagai berikut, FNR Wakil Manager PT Sahara Dzumirra International, RFB Direktur Utama PT Sahara Dzumirra International,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 13 Oktober 2025.
Diketahui, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam perkara itu, KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20 ribu kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, berdasarkan Pasal 64 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, diatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar delapan persen, sedangkan kuota haji reguler ditetapkan sebesar 92 persen.
Dengan demikian, 20 ribu kuota tambahan haji itu harusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92 persen untuk haji reguler dan 1.600 atau setara delapan persen untuk haji khusus. Namun, dalam perjalanannya, aturan tersebut tidak dilakukan Kementerian Agama.
KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1 triliun. KPK pun sudah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas; mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz; dan pengusaha biro perjalanan haji dan umrah, Fuad Hasan Masyhur. (*/red)
