Kemlu Tegaskan Pasukan Perdamaian RI di Gaza Tak Akan Terlibat Operasi Tempur
 |
| Foto ilustrasi. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) memaparkan national caveats atau batasan nasional Indonesia terkait rencana pengiriman prajurit TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu, 14 Februari 2026, Kemlu RI menjelaskan, terdapat delapan poin utama yang menjadi dasar dan batasan keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tersebut.
Pertama, pengiriman prajurit TNI ke Gaza merupakan mandat non-combat dan non-demilitarisasi.
Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur maupun misi demiliterisasi.
"Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” tulis Kemlu RI.
Kedua, Indonesia tidak dihadapkan pada pihak mana pun.
Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun.
Ketiga, penggunaan kekuatan sangat terbatas.
Kemlu RI menegaskan, penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan untuk pembelaan diri (self-defense) dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, serta sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan Rules of Engagement.
Keempat, area penugasan dibatasi secara khusus hanya di wilayah Gaza, yang merupakan bagian integral dari wilayah Palestina.
Kelima, persetujuan otoritas Palestina menjadi prasyarat utama. Penyebaran pasukan hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina sebagai dasar pelaksanaan misi.
Keenam, Indonesia secara konsisten menolak segala bentuk perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.
Ketujuh, partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina. Terakhir, partisipasi prajurit TNI dalam ISF dapat dihentikan kapan saja.
"Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” tulis Kemlu RI.
Diketahui sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebut, Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza.
“Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya,” kata Prasety kepada wartawan, Selasa, 10 Februari 2026.
Prasetyo menambahkan, pemerintah masih melakukan persiapan terkait pengiriman pasukan tersebut.
Ia menegaskan, keputusan final menunggu tercapainya kesepakatan internasional.
“Belum. Kami baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kami harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kami lakukan,” ujarnya. (*/red)
