Pernyataan Lengkap Mensesneg Prasetyo Hadi soal Niatan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
 |
| Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. |
JAKARTA, Surya-Tribun.Com - Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo kemudian menyampaikan saran kepada Gibran.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat Konferensi Pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026.
Prasetyo membenarkan soal pertemuan Wapres Gibran dengan Presiden Prabowo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," ujar Prasetyo.
Menurutnya, Prabowo tidak menyampaikan penolakan niat tersebut.
Dia mengatakan, Prabowo memberi masukan kepada Gibran.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujarnya.
Berikut ini pertanyaan lengkap Prasetyo soal Gibran ajukan mundur:
Benar, pagi hari ini tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung 2,5 jam. Di antaranya, dalam pembicaraan itu, Bapak Wapres bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan tersebut memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
(*/red)
