Kelabuhi Masyarakat dan APH, Mafia Tramadol dan Extimer di Rancabolang Manjahleg Rancasari Kota Bandung Bermodus Toko Kosmetik dan Warung Kelontong
BANDUNG, SuryaTribun.Com - Untuk mengelabuhi Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) para mafia Tramadol dan Extimer di Jl. Rancabolang No.74, Manjahleg Kecamatan Rancasari, Kota Bandung Jawa Barat, bermodus toko kosmetik dan warung kelontong, Kamis (23/7/2024).
Anehnya lagi tanpa memakai resep dari dokter obat keras Jenis Tramadol dan Exsimer itu sangat mudah di dapatkan, bahkan mudah dibeli seperti kacang di warung hingga permukiman.
Di wilayah hukum (Wilkum) Polsek Rancasari Polrestabes Bandung, Polda Jawa Barat, menemukan sebuah warung yang menjual obat terlarang jenis tramadol dan eximer berkedok toko kosmetik juga warung kelontongan.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu pembeli yang tida mau disebut namanya bahwasanya ia datang ke warung tersebut untuk membeli obat terlarang jenis eximer.
"Benar pak saya ke sini beli lima butir obat tramadol seharga Rp.50 ribu," ucapnya dengan tergesa gelisah ketakutan.
Di tempat yang sama, penjaga toko juga membenarkan pada saat dimintai keteranganya mengatakan, bahwa benar obat yang ia jual tersebut adalah obat terlarang jenis eximer dan tramadol.
"Iya pak saya menjual obat eximer dan tramadol. Terkait kordinasi ke Pihak Kepolisian baik Polsek atau Polres itu urusan bos saya juga kordinator lapangan (Korlap)," kata penjaga toko.
Terpisah, aktivis senior yang akrab disapa Adit sangat menyayangkan kepada pihak Kepolisian, khususnya Polsek Rancasari, Polrestabes Bandung tida bisa menindak peredaran obat terlarang di wilayah hukumnya.
"Sangat disayangkan pihak Kepolisian Polsek Rancasari tidak bisa menindak peredaran obat terlarang tramadol dan eximer di wilayah hukumnya," ujarnya.
Adit juga menambahkan, obat Eximer dan Tramadol adalah jenis obat keras Golongan-G yang penggunaannya harus dalam pengawasan dan resep dokter, karena apabila salah dalam penggunaan akan menyebabkan efek samping pada kesehatan.
"Bagi para pelaku usaha yang memperjualbelikan kedua jenis golongan-G tersebut tanpa ijin dapat dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 penganti pasal 196 UUD No 36 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara," tutupnya. (Red/Tim)
