Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Perlu Kajian Mendalam
 |
| Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. |
JAKARTA, SuryaTribun.Com – Soal wacana Calon Kepala Daerah dipilih DPRD, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat menilai perlu kajian mendalam mengenai usulan tersebut.
“Untuk Pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu,” kata Djarot kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2024.
Menurut Djarot, sistem Pemilu di Indonesia memang perlu dikaji ulang secara mendalam. Terlebih, kata dia, demokrasi saat ini dilakukan secara simetris.
“Apa dari hasil kajian itu? Mungkin akan memunculkan varian Pilkada bisa ada yang langsung, ada juga yang dilakukan melalui perwakilan,” ujarnya.
Djarot mengatakan, Pilkada dilakukan melalui perwakilan dapat diterapkan di daerah-daerah yang indeks demokrasinya rendah. Sebab, kata dia, ada pula beberapa wilayah yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung.
“Contoh yang secara langsung indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau Pilkada itu dilakukan secara langsung,” ujarnya.
“Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah,” sambungnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih Gubernur lewat DPRD.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi. (*/red)
