Adopsi KUHAP Baru, KPK Tak Tampilkan Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak Jakut

Jumpa Pers kasus OTT pejabat pajak.

JAKARTA, SuryaTribun.Com – Ada yang berbeda dalam Konferensi Pers penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara Periode 2021-2026, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Minggu, 11 Januari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memperlihatkan para tersangka berbalut rompi oranye dalam Konferensi Pers.

Padahal biasanya, para tersangka itu berjejer rapi dan menjadi latar, saat Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu berbicara mengungkap kronologi perkara.

Asep mengungkapkan, hal itu karena KPK sudah mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

“Mungkin kalau rekan-rekan bertanya konpers hari ini agak beda. Kenapa? Loh kok nggak ditampilkan para tersangkanya? Nah itu salah satunya kita juga sudah mengadopsi KUHAP yang baru,” ujar Asep saat Konferensi Pers.

Menurut Asep, KUHAP baru lebih fokus pada Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya, lembaga antirasuah memilih tidak memperlihatkan tersangka dalam Konferensi Pers.

“KUHAP yang baru itu lebih fokus kepada HAM. Jadi bagaimana perlindungan terhadap HAM, ada asas praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak, tentunya juga itu kami sudah ikuti,” ujar Asep.

Tak hanya itu, pihaknya juga telah menggunakan pasal dalam KUHAP baru dalam menjerat para tersangka.

Tercatat, ada lima orang yang ditetapkan menjadi tersangka dari delapan orang yang diamankan dalam OTT pada Jumat, 09 Januari 2026.

“Ini perkaranya dalam masa transisi terjadinya di Desember, mereka pemberiannya di Desember, kemudian tertangkap tangannya di Januari selepas tanggal 2, tentunya untuk penanganan perkaranya kita ada petunjuknya sendiri di masa-masa transisi ini,” tutur Asep.

“Kita ada Pasal-pasal di UU Tipikornya, tapi ada juga di Pasal-pasal di UU terbaru di KUHP dan KUHAP yang baru. Jadi masih masuk ke situ ya, jadi dua-duanya sudah kita adopsi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, lima orang yang ditetapkan tersangka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara; dan Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.

Lalu, Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; serta Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

KPK lalu menjerat Abdul Kadim dan Edy dengan Pasal Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemberian suap.

Sementra, Budi, Agus, dan Askob dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan penerimaan suap. (*/red)