Diduga Belum Tersentuh APH, Penjual Obat Keras Jenis Tramadol dan Eximer di Cengkareng Makin Marak
JAKARTA, SuryaTribun.Com - Maraknya peredaran obat keras jenis tramadol dan eximer berkedok warung kelontongan diduga belum tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di wilayah Polsek Cengkareng, Polresta Metro Jakarta Barat, di Jl. Pedongkelan Raya No.158, RT.01/12, Kapuk Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Rabu, 30 Mei 2024.
Meski peredaran obat keras golongan G jenis tramadol dan eximer pernah ditindak oleh jajaran Polresta Metro Jakarta Barat nyatanya obat-obatan terlarang tersebut masih beredar serta diperjual belikan bebas yang berkedok toko kosmetik tepatnya di Wilayah Hukum (Wilkum) Polsek Cengkareng.
Terpantau awak media sebuah warung yang diduga tempat Jual beli Obat obatan terlarang itu, menjadi market bagi anak-anak muda untuk mendapatkan Tramadol dan Eximer, dan salah satunya di wilayah Kapuk.
Hal itu dibenarkan juga oleh salah satu pembeli mengatakan kepada wartawan bahwa dia datang ke warung tersebut untuk membeli obat terlarang jenis tramadol.
"Saya datang ke sini untuk membeli obat tramadol dan eximer," ujarnya.
Sementara itu, salah seorang Aktiviss Senior yang akrab disapa Bang Junaidi, sangat menyayangkan kepada pihak Kepolisian, khususnya Polsek Cengkareng, Polresta Metro Jakarta Barat, yang tidak bisa menindak peredaran obat terlarang di wilayah hukumnya.
"Sangat disayangkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cengkareng tidak bisa menindak peredaran obat terlarang jenis tramadol dan eximer di wilayah hukumnya," ujarnya
Bang Junaidi juga menambahkan, obat Eximer dan Tramadol adalah jenis obat keras Golongan-G yang penggunaan nya harus dalam pengawasan dan resep dokter, karena apa bila salah dalam penggunaan akan menyebabkan efek samping pada kesehatan.
"Bagi para pelaku usaha yang memperjual belikan kedua jenis golongan-G tersebut tanpa ijin dapat di jerat dengan pasal 435 undang-undang nomor 17 tahun 2023 penganti pasal 196 UUD No 36 tentang kesehatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara," tutupnya. (*/red)
