Pemkab Mojokerto Siapkan Lahan Enam Hektare untuk Sekolah Rakyat

MOJOKERTO, SuryaTribun.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akan menyiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Diketahui, program Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu itu akan dimulai di tahun ini. Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim), sebagai salah satu daerah yang menerima pembangunan sekolah rakyat tahun ini.

Pemkab Mojokerto juga mendukung penuh program pendidikan yang diinisiasi Kemensos itu.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa mengatakan, pihaknya menyiapkan lahan 3,5 hektare di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.

Lahan tersebut, kata dia, akan diperluas menjadi enam hektare agar memenuhi syarat sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat.

Hal itu diungkapkan Muhammad Albarraa saat mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melakukan survei dan verifikasi terhadap gedung rumah aman anak pada Minggu, 13 April 2025.

“Kami sangat mendukung program ini karena akan memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk bisa sekolah hingga jenjang SMA secara gratis. Bahkan, dengan fasilitas asrama dan kebutuhan hidup yang ditanggung negara,” kata Albarraa dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 April 2025.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan minimal enam hektare.

Sekolah tersebut, kata dia, akan menampung hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, sampai SMA. Sekolah Rakyat juga akan dilengkapi asrama bagi siswa dan tempat tinggal para guru.

“Sesuai namanya, tak semua anak bisa mengenyam pendidikan gratis di Sekolah Rakyat. Sekolah ini khusus anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin yang tergolong desil satu dan dua dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.

Saat ini, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan dua gedung untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025-2026. Dua gedung tersebut, yakni di Rumah Aman Anak yang satu kompleks dengan UPT Pesanggrahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jalan Raya Brangkal, Kecamatan Sooko dan gedung Balai Diklat di Gedeg.

“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak semua anak di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Mensos Gus Ipul mengatakan, gedung tersebut layak untuk melaksanakan Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran 2025-2026. Sebagai tahap awal, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai dengan dua rombongan belajar (Rombel) jenjang SMP.

Masing-masing rombel berisi 25 siswa. Ke depan, peserta didik bakal ditambah secara bertahap untuk jenjang SD dan SMA.

“Gedungnya sudah cukup memadai untuk tahap awal. Ini akan jadi model sekolah berasrama, di mana siswa tinggal, makan dan belajar ditanggung negara,” ujarnya.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Gus Ipul mewanti-wanti agar Sekolah Rakyat dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

“Yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang ada di desil 1 dan 2, ini tidak bisa ditawar-tawar. Negara hadir sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, memberi akses pendidikan dan kehidupan layak,” tutupnya. (*/red)